DENPASAR-fajarbali.com|Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pimpinan Ida Bagus Bamadewa Patiputra menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan anggota DPRD Badung, I Made Dharma yang sebelum didakwa malukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 ayat (2) KUHP.
Nah, akibat putusan bebas itu, Lurah Jimbaran, I Wayan Kardiyasa merasa tidak terima dan melaporkan hakim yang menyidangkan I Made Dharma ke Komisi Yudisial (KY) melalui penghubung KY wilayah Bali pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 lalu.
Sebagaimana termuat di media, I Wayan Kardiasa didampingi tim kuasa hukumnya menyebutkan bahwa putusan majelis hakim terhadap perkara pindaan nomor 411/Pid.B/2025/PN Dps diduga tidak memenuhi rasa keadilan.
Menanggapi laporan itu, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Denpasar Dr Iman Luqmanul Hakim pun angkat bicara. Pejabat yang belum lama menjabat di PN Denpasar itu mengatakan, adanya pihak yang tidak puas dengan putusan/vonis hakim itu merupakan hal yang biasa.
"Yang harus dicatat adalah hakim itu tidak bisa memuskan semua pihak. Jadi kalau ada pihak yang tidak terima dengan putusan/vonis hakin dan akan melaporkan, kami tidak bisa melarang karena itu hak nya, " kata Dr. Iman dalam acara jumpa wartawan, Jumat (4/7/2025) di PN Denpasar.
Diterangkan, dalam persidangan pidana, hakim memiiki kewenangan penuh untuk membabaskan terdakwa, menyatakan bersalah, menaikkan hukuman dari tuntutan jaksa atau sebaliknya.
"Namun setiap keputusan yang diambil oleh majelis hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang baik, tanpa adanya kepentingan lain dan tentu saja putusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
