“Partai politik jangan ragu untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Informasi awal yang diterima dapat menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, I Putu Hery Indrawan, menyampaikan bahwa SIMBAR merupakan forum dialog yang berorientasi pada pencegahan. Melalui pertemuan ini, Bawaslu berupaya mengidentifikasi potensi permasalahan, menyerap informasi dari partai politik, serta mendorong kelengkapan data dalam proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.
“SIMBAR menjadi ruang dialog dan upaya pencegahan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan kepemiluan, termasuk dalam proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kami juga mendorong kemudahan akses informasi dan layanan Bawaslu melalui QR Code agar partai politik dapat memahami regulasi serta memitigasi potensi sengketa sejak dini” ujarnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Badung, I Made Sunarta, mengapresiasi pelaksanaan program SIMBAR yang dinilainya sebagai langkah positif dalam membangun hubungan antara Bawaslu dan partai politik.
“Kami menyambut baik program SIMBAR karena menjadi ruang komunikasi yang terbuka dan positif antara Bawaslu dengan partai politik. Kami mendukung kegiatan ini dan berharap Bawaslu terus memberikan masukan serta informasi terkait perkembangan regulasi dan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ke depan.
