Sebab, penyelenggara pemilu menjadi hal yang sangat penting karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu yang demokratis di Indonesia. Begitu juga masyarakat jangan mudah terombang-ambing dengan janji-janji politik para calon.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, yang juga pengamat politik, Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., mengatakan belakangan ini suhu politik di tanah air menjelang Pemilu Serentak 2024 sudah mulai meningkat. Bahkan, berbagai macam pelaksanaan kampanye telah dilakukan.
Namun, yang terpenting dalam sebuah proses dekokrasi adalah bagaimana partisipasi rakyat dalam menentukan hak-hak pilihnya ditahun 2024. Salah satunya adalah bagaimana demokrasi benar-benar bisa menjadi wahana untuk pembangunan politik dan memberikan ruang publik kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara cerdas, demokratis, dan tanpa intervensi dari siapa pun. Sebab hal politik adalah hak asasi yang paling hakiki.
“Menjaga demokrasi agar tetap berjalan dengan baik tidak saja tanggung jawab penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP ini adalah tanggung jawab kita semua, baik infrastuktur politik maupun supra struktur politik,” tandas Prof. Wisnumurti.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, SH.,M.Si.,Ph.D., mengatakan bahwa kampus Unwar merupakan bagian dari pusat kajian yang di dalamnya ada pusat kajian demokrasi kepemiluan yang menjadi rujukan masyarakat Bali.
Civitas akademika Unwar memiliki peran untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi dalam pemilu serentak 2024.
