Setiap tahunnya ada saja PTS yang terancam ditutup karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi dan pengelolaan yang bermasalah. Situasi ini semakin memperlihatkan betapa sulitnya PTS bersaing dalam ekosistem pendidikan tinggi yang tidak adil. Banyak PTS yang menghadapi kendala dalam peningkatan kualitas karena keterbatasan pendanaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Akibatnya, PTS terjebak dalam dilema yang sulit: mereka berusaha menawarkan pendidikan berkualitas dengan anggaran terbatas, namun harus bersaing dengan PTN yang memiliki fasilitas dan pendanaan lebih besar, serta dukungan akreditasi yang lebih kuat.
Namun, PTS ada bukan tanpa alasan. Mereka hadir sebagai alternatif yang dibutuhkan oleh masyarakat akibat ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia. PTS muncul karena adanya kekosongan yang ditinggalkan oleh PTN yang tidak dapat menampung semua mahasiswa yang membutuhkan akses pendidikan tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah, meskipun berusaha keras menyediakan pendidikan tinggi bagi semua, tidak dapat menanggung seluruh beban pendidikan ini sendirian. Oleh karena itu, PTS diberi ruang untuk beroperasi, membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di luar kapasitas PTN. Tanpa kontribusi PTS, banyak mahasiswa yang tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi.
Dalam konteks ini, sistem akreditasi pendidikan tinggi Indonesia perlu mendapat tinjauan ulang yang lebih mendalam. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih pada pengembangan PTS, mengingat kontribusi besar mereka dalam pemerataan akses pendidikan. PTS membutuhkan dukungan baik dari sisi pendanaan, fasilitas, maupun regulasi yang lebih adil untuk dapat bersaing secara sehat dengan PTN. Pemberian bantuan dalam bentuk insentif bagi PTS yang memenuhi standar kualitas tertentu akan sangat bermanfaat dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih merata dan adil.
