Dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia, persaingan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) semakin tidak seimbang. PTN, yang didanai oleh negara melalui anggaran pemerintah (APBN), memiliki berbagai keuntungan yang tidak dimiliki oleh PTS. Subsidi pemerintah memungkinkan PTN untuk menawarkan biaya kuliah lebih terjangkau bagi mahasiswa, sementara PTS harus mengandalkan dana dari mahasiswa dalam bentuk SPP dan unit bisnis lain untuk menutupi biaya operasional mereka. Akibatnya, banyak mahasiswa lebih memilih PTN meskipun kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh PTS sering kali setara, atau bahkan lebih unggul dalam beberapa hal.
Namun, kompetisi yang tidak seimbang ini semakin memperburuk ketidakadilan yang ada. PTS menghadapi tantangan besar, mulai dari pendanaan terbatas hingga keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, ketidakadilan ini semakin jelas terlihat ketika melihat sistem akreditasi yang diterapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). PTN, dengan dukungan penuh dari pemerintah, sering kali mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi karena memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan fasilitas. Sebaliknya, PTS, meskipun menawarkan kurikulum yang relevan dan inovatif, sering kali kesulitan untuk memenuhi standar akreditasi yang ketat. Sistem akreditasi ini pun memperburuk citra PTS di mata masyarakat, meskipun mereka berperan penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil.
