DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Upaya pelamahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu nasional yang sedang hangat. Bahkan upaya tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak termasuk didaerah. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bali Anti Korupsi.
Aliansi yang didominasi oleh para mahasiswa ini mendatangi Gedung DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi serta penolakan terhadap upaya pemberantasan korupsi, seperti Capim KPK dan Revisi Undang-undang (UU) KPK. Kedatangannya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, anggota dari masing-masing Fraksi . diantaranya Nyoman Ray Yusha (Fraksi Gerindra), Tjok Gede Asmara Putra Sukawati (Fraksi Demokrat), IGK Kresna Budi (Fraksi Golkar), serta Nyoman Adnyana, Rai Warsa dan Ngurah Purwa Arsana (Fraksi PDIP).
Menurut Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bali Anti Korupsi, ada sepuluh poin dalam Revisi UU KPK yang dinilai sangat melemahkan. Diantaranya, pembentukan Dewan Pengawas, Kewenangan penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) yang tertuang dalam Pasal 40 UU KPK, KPK harus koordinasi dengan Kejagung, penyadapan, KPK tak lagi lembaga independen, pembatasan waktu satu tahun dalam penanganan perkara, KPK tidak bisa mengangkat penyidik/penyelidik independen, soal kantor perwakilan diseluruh Indonesia. Berikutnya, syarat untuk menjadi pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.
“Jadi itu poin-poin yang menurut kami didalam draft Revisi UU KPK berniat atau bermaksud melemahkan KPK,” tegas salah seorang mahasiswa saat orasi, Kamis (12/09).
