“Ada petunjuk dari Gubernur untuk win-win solution. Kalau lewat pengadilan itu lama, dan melalui reforma agraria juga lama, Pak Gubernur melalui Aset, masyarakat itu dapat 60 persen, dan pemerintah dapat 40 persen,” jelasnya.
Adi menyebut, DPRD Bali hanya menjadi fasilitator saja. Sehingga, setelah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, masyarakat akan melanjutkan ke BPN untuk mendaftar dan pengukuran luas tanah.her
