Menurut Nuka, setelah dilakukan mediasi oleh DPRD Bali, akhirnya terwujud kesepakatan dengan pembagian tanah. "Tiang sudah sepakat sareng provinsi, tiang serahkan duen penglingsir tiang ke Provinsi 40 persen, tiang nunas 60 persen. Tiang 60 persen nunas, serahang tiang 40 persen," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang memfasilitasi para warga tersebut menyatakan, sebelumnya persoalan tanah tersebut sudah pernah masuk ke DPRD Bali. Namun yang jadi permasalahan yakni kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti otentik.
“Kita memfasilitasi permasalahan sebidang tanah yang ada di daerah Kerobokan sana. Itu sudah beberapa kali masyarakat kesini, dari tahun lalu. Ini karena sama-sama punya hak, masyarakat punya, dan pemerintah juga punya. Sama-sama punya bukti otentik” ujar Adi Wiryatama usai melakukan mediasi.
Menurut Adi, masyarakat tersebut dinilai mengacu pada persoalan tanah di Desa Sumberklampok Buleleng. Akan tetapi, persoalan tanah di Kerobokan itu terkendala dengan obyek reforma agraria. Sehingga harus melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Masyarakat terilhami dari Desa Sumberklampok. Kalau disana kan, masyarakat dapat 70 persen, pemerintah dapat 30 persen. Tapi ternyata disini tidak bisa kita lakukan itu, karena obyeknya sudah ditentukan reforma agraria. Harus ke Kementrian,” jelasnya.
Meski demikian, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Bali, nantinya akan dilakukan jalan tengah. Yakni dengan pembagian 60 persen untuk masyarakat, sedangkan pemerintah mendapatkan 40 persen.
