DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com
Sejumlah warga yang berasal dari Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung mendatangi Gedung DPRD Bali. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk menyampaikan persoalan kepemilikan tanah. Dimana, sebidang tanah sama-sama memiliki bukti otentik.
Tanah yang berupa tegalan tersebut, diklaim oleh masyarakat dengan menunjukkan bukti otentik. Sementara disisi lain, tanah tersebut merupakan aset Pemprov Bali dengan bukti yang juga otentik. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat yang memiliki bukti otentik itu mengadukan hal tersebut ke DPRD Bali.
"Niki kan sama-sama punya bukti, tiang punya bukti, ragane punya bukti dari provinsi," kata Nyoman Nuka, salah satu warga yang memiliki bukti otentik saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Selasa (27/12).
Kedatangan mereka ke DPRD Bali diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Hadir juga Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah I Wayan Budhiyasa. Hanya saja, mediasi tersebut berlangsung secara tertutup.
Diketahui, obyek tanah yang menjadi perselisihan merupakan tegalan yang ditanami tanaman oleh warga. Luasan tanah yang dipermasalahkan yakni 1.130 meter persegi. Akan tetapi, luas tanah tersebut kini mesti diukur ulang, lantaran mengalami abrasi. Mengingat, lokasinya di pinggir sungai.
Nyoman Nuka menjelaskan, dalam perselisihan tanah dengan Pemprov Bali setidaknya melibatkan lima Kepala Keluarga (KK). Menariknya, kelima KK tersebut merupakan satu keluarga dengan garis keturunan satu orang tua. "Jak lima keluarga. Kan orang tuanya siki je pidan (satu awalnya dulu). Tapi sudah pada berkeluarga, jadinya lima KK," jelasnya.
