Adapun beberapa komponen yang dinilai dalam aspek Penilaian Kinerja, antara lain Komponen Integritas, Komponen Pelayanan, dan Komponen Survei serta Komponen Integritas yang meliputi mananajemen perubahan, yaitu perubahan secara sistematis dan konsistensi Unit Kerja dalam pembangunan ZI (Zona Intergritas) menuju WBK (Wilayah Bebas Dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani) yang mendukung keberhasilan dalam peningkatan pelayanan publik.
"Penataan Sistem Manajemen SDM, yaitu peningkatan profesionalisme pegawai untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja Penguatan Akuntabilitas Kerja, yaitu komponen yang menggambarkan prosedur pengelolaan dan pelaporan kinerja unit organisasi dan Penguatan Pengawasan, yaitu komponen yang menggambarkan prosedur dan kegiatan dalam menjalankan penguatan terhadap pengawasan internal pada Unik Kerja," tuturnya.
Goro mengungkapkan, penilaian Komponen Pelayanan yang meliputi Penataan Tata Laksana Pelayanan, yaitu peningkatan kinerja pelayanan melalui implementasi atas penetapan moto pelayanan, standar pelayanan, janji layanan, maklumat pelayanan, dan prosedur layanan pada unit kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada unit kerja secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
"Komponen terakhir adalah Komponen Survei, yaitu survei kepada pihak eksternal (pengguna layanan) dengan indikator-indikator yaitu Persepsi Korupsi, Persepsi Kualitas Pelayanan, Persepsi Keterampilan Pegawai, Persepsi Kondisi Sarana dan Prasarana, Persepsi Pelayanan Pengaduan," tuturnya.
