Lebih Lanjut, Sudiyasa juga menjelaskan, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan DBD. Diantaranya adalah meningkatkan perilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat terhadap Penyakit DBD. "Sebagaimana diketahui DBD memang belum ada obatnya. Oleh sebab itulah, kita sering mengajak masyarakat Bali untuk sadar serta peduli dengan lingkungannya. Dimana mereka harus rajin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Selain itu pula, kita juga mempunyai program satu rumah satu jumantik. Program ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan situasi lapangan," terangnya.
Sampai saat ini ungkap Sudiyasa, kasus DBD di Provinsi Bali menduduki peringkat 6 Nasional. "Kami berharap ke depannya Bali mulai berada di luar 10 besar Kasus DBD. Dan ini tentunya juga harus didukung oleh perilaku masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya," tegasnya.
Melalui kegiatan SIARVI ini menurut Sudiyasa sangat penting. Karena di satu sisi bisa melihat perkembangan kasus di Provinsi lain, juga bisa saling tukar informasi terkait cara melakukan pencegahan penyebaran DBD dan Cikungunya di Bali. "Kegiatan yang dilakukan di beberapa daerah tentu bisa dishare. Sehingga bisa digunakan secara langsung ataupun tidak dalam mencegah perkembangan DBD serta Cikungunya di Bali," imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Program SIARVI Kementerian Kesehatan dr. Asik Surya menuturkan, Kementerian Kesehatan memang sedang membuat sistem pelaporan yang bisa digunakan untuk mencatat jumlah kasus DBD, Cikungunya, Japanese Encephalitis serta Zika. "Kita memang sedang menyiapkan perangkatnya semua. Sehingga bisa dimanfaatkan ke depannya," sebutnya. (dha)
