Singkat cerita, saat proses pengurusan perizinan terkait pembangunan terminal LNG di Celukan Bawang yang diurus oleh PT. Padma Energi Indonesia, di tahun 2015, Dewa Ketut Puspaka memiliki niat untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis Sampurna.
Baca Juga: Mantan Sekda Buleleng Disidang, Nama Bupati Gianyar Disebut dalam Dakwaan
Baca Juga :Diduga Terima Gratifikasi Rp 16 Miliar, Mantan Sekda Buleleng Ditahan
“Saksi Dewa Ketut Puspaka juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut sehingga dalam hal ini PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan. Selanjutnya akan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari saksi Dewa Ketut Puspaka,” sebut jaksa dalam dakwaannya.
Terkait penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, pihak PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa saksi yang merupakan Sekretaris Daerah di Buleleng mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perizinan pembangunan terminal LNG.
“Untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, kepada saksi Made Sukawan Adika. Dan Surat Kuasa tersebut juga telah disiapkan oleh saksi Dewa Ketut Puspaka yang selanjutnya Dewa Ketut Puspaka menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatanganinya saja,” sebut JPU.
Baca Juga : Penuhi Panggilan Penyidik, Mantan Sekda Buleleng Diperiksa Sebagai Saksi
