BANGLI – fajarbali.com | Kalangan DPRD Bangli menyoroti kinerja Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli masih belum optimal untuk bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Sebab, dalam penerapan SOP penanganan Covid-19 di Bangli masih diwarnai keragu-raguan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Internal Anggota DPRD Bangli yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Wayan Diar, Selasa (28/04/2020) di Gedung DPRD Bangli.
Anggota DPRD Bangli, Dewa Gede Adnyana Suamba menyampaikan terkait pergeseran anggaran semua kalangan Dewan sejatinya sejak awal sudah sepakat untuk focus penanganan Covid-19. “Hanya saja, fakta-fakta dilapangan protap yang dijalankan oleh Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli, belum jelas dipahami oleh semua struktur yang ada disana,” ungkapnya. Salah satu contohnya, kata Anggota Fraksi PDIP ini, masih adanya lempar tarik antaran pihak RSU dengan Dinas Kesehatan terkait dengan penjemputan masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. “Artinya, kalau statusnya sudah rapid test, baik yang difasilitasi Diskes atau mandiri jika hasilnya sudah positif wajib Satgas ini yang mengambil alih, untuk penempatan isolasi maupun penanganannya. Setelah itu, jika hasil swab test positif baru diarahkan ke salah satu RS Rujukan Covid-19 di Propinsi Bali,” bebernya.
Fakta lain, yang disesalkan Dewa Suamba Adnyana, mereka yang telah terkonfirmasi reaktif Covid-19 dari hasil rapid test justru diisolasi dalam satu ruangan. “Padahal rapid test ini kan baru deteksi dini terkait virus baik corona atau pun virus lainnya. Jika itu ditempatkan dalam satu ruangan, diambil Swab-nya, dengan hasilnya menunggu 2-3 hari. Jika ada salah satu yang hasilnya positif, apa tidak mungkin yang lainnya bisa ikut terpapar juga. Termasuk yang negative juga bisa ikut-ikutan terpapar karena system isolasi seperti itu,” ungkapnya.
Sementara, dipertegas Kembali, acuan positif tidaknya masyarakat tersebut adalah hasil swab yang turun 2-3 hari kemudian. “Bagaimana dengan yang lain, yang sudah bersama-sama selama dua atau tiga hari itu. Apa tidak akan terpapar juga karena berada dalam satu ruangan. Inilah yang mesti diperhatikan. Jika ini terus dilakukan, bukannya bisa memutus, sebaliknya resikonya penyebaran akan semakin meluas disatu ruangan tersebut,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mendorong Bupati Bangli selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 untuk menentukan sikap tegas. “Kami mendorong Satgas untuk menyeleraskan dan menyingkronkan Kembali terkait tupoksi kerja masing-masing OPD yang ditugaskan dalam Satgas. Salah satunya, dalam hal penjemputan, harus jelas siapa yang bertugas menjemput yang negative dan yang positif serta penempatannya dimana. Itu kan tidak boleh digabung,” pintanya.
Lebih lanjut, bapak dua anak ini menyampaikan, terkait tracking atau penelusuran kontak erat terhadap masyarakat disuatu wilayah yang ada terpapar Covid-19, selama ini dinilai juga belum maksimal. Sebab, masih ada kecendrugan masyarakat yang enggan atau mungkin takut mengakui telah melakukan kontak erat dengan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dalam hal ini, perlu ada tindakan tegas. “Harus ada upaya pencarian sumber lain, bahwa yang bersangkutan sempat melakukan kontak erat atau tidak. Sehingga kalau diperlukan bisa dilakukan pemaksaan rapid test. Sebab, kalau hanya atas dasar pengakuan saja, bisa saja karena malu atau takut tidak mau mengakui. Yang ini perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus tersebut,” tegasnya.
Berikutnya, terkait RSU yang dijadikan tempat isolasi pihaknya mempertanyakan, apakah paramedisnya sudah siap atau belum termasuk fasilitas ruangan yang ada. Sebab, RS Rujukan Covid-19 di Bali harus jelas sesuai SK Gubernur. Sementara Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar juga menyatakan rapat koordinasi internal digelar karena selama ini DPRD memang tidak terlalu dilibatkan dalam penanganan Covid-19. Mengingat sesuai rujukan dari pusat, SOP-nya tidak ada DPRD menjadi anggota gugus tugas. “Namun dalam perjalanannnya, banyak anggota DPRD Bangli melihat fakta-fakta bahwa secara keseluruhan SOP penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangli masih belum maksimal. Masih ada keragu-keraguan dalam mengambil tindakan. Karena memang kita belum siap dari awal. Sehingga begini jadinya,” jelasnya.
Padahal dari sisi anggaran, sesuai salah satu fungsi DPRD untuk budgeting sudah tidak mempersoalkan rasionalisasi dilakukan terhadap semua kegiatan agar focus dalam penanganan Covid-19. Karena itu, anggaran untuk uang makan minum harian di Sekretariat DPRD termasuk untuk pengadaan pakaian bagi anggota DPRD anyar juga tidak dipersoalkan dilakukan rasionalisasi. “Selain itu, sisa perjalanan dinas dewan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 12,5 miliar juga sudah habis dirasionalisasi. Itu semua untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangli,” ungkapnya.
Karena itu tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi internal dewan tersebut akan Kembali dilanjutkan dengan mengundang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli yang diketuai Bupati Bangli, I Made Gianyar. “Lagi dua hari (Kamis besok-red) mereka kita undang untuk bersama-sama memecahkan kendala-kendala yang dihadapi dalam percepatan penanganan Covid-19 di Bangli,” pungkasnya. (arw)
Save as PDF