BANGLI – fajarbali.com | Pemkab Bangli dibawah kepemimpinan Bupati Bangli, I Made Gianyar kian getol berupaya melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli. Setelah melakukan upaya intensifikasi dengan meningkatkan tarif retribusi masuk objek pariwisata. Kali ini, upaya ekstensifikasi dengan melegalisasi destinasi wisata baru yang sedang booming dan sempat gagal target, kini kembali bakal dilanjutkan. Salah satu objek wisata yang dibidik untuk bisa dipunguti retribusi oleh Pemkab Bangli diantaranya, Tukad Cepung Waterfall di banjar Penida Kelod, Tembuku, Tibumana Waterfall, Susut dan Twin Hill.
Terkait dengan itu, upaya lanjutan bakan terus dilakukan Pemkab Bangli untuk mengetuk kesadaran pengelola destinasi wisata yang telah berkembang dan sudah layak dikenakan retribusi tersebut. Pendekatan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Camat akan terus dilakukan sehingga para pengelola nantinya mau berbagi pendapatan yang didapat dengan daerah. “Kontribusi mereka akan sangat menunjang peningkatan PAD Kabupaten Bangli ke depannya,” ungkap Bupati Bangli I Made Gianyar saat rapat Forkompinda di Wantilan Pura Langgar.
Ditegaskan oleh Bupati Bangli dua periode ini, salah kalau pemerintah tidak turun untuk membangun destinasi wisata yang kini tengah berkembang seperti Tukad Cepung, Tibumana dan sebagainya. Kata dia, peranan pemerintah begitu besar dalam pembangunan destinasi wisata tersebut. Kehadiran pemerintah dalam hal ini berupa penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Desa Wisata. Jika tidak ada SK Desa Wisata dari Bupati, mustahil bisa dikelola seperti sekarang. Dimana, pungutan yang dilakukan akan rawan terjerat saber pungli. “Tanpa SK Desa Wisata yang diterbitkan Pemkab Bangli tidak bisa dilakukan pengelolaan apalagi melakukan pungutan. Jadi tanpa SK tersebut dilakukan pungutan bisa berhadapan dengan tim saber pungli,”ucapnya.
Dalam hal ini, Made Gianyar mencontohkan peranannya seperti Universitas (Perguruan Tinggi) Unud, dalam mencetak SDM di daerah ini. “Siapa bilang Unud tidak berperan dalam mencetak SDM. Kalau ada yang mengatakan tidak tentu kualat,” ungakpanya. Dalam hal ini, lanjutnya, SK Desa Wisata yang diberikan Bupati sama halnya dengan ijazah dari Universitas. Sehingga dengan ijazah atau SK tersebut, orang bisa memanfaatkan potensi dirinya untuk mendapatkan penghasilan. “Seperti halnya, dengan destinasi wisata yang berkembang saat ini, tanpa adanya pengakuan dari pemerintah tentang desa wisata, mana bisa dilakukan pengelolaan sehingga bisa dikenal seperti saat ini. Jadi peranan peemeritah telah cukup besar menyokong kemajuan sejumlah destinasi wisata yang kini berkembang di Bangli,”bebernya lagi.
Selain penerbitan SK Desa Wisata, kata dia, pemerintah juga telah hadir dalam pembangunan infrasruktur seperti jalan –jalan kabupetan. Sementara untuk pembenahan jalan di desa dan infrastruktur lainnya, pemerintah juga telah mengucurkan anggaran berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar ke desa-desa. Karena itu, pihaknya akan terus menyakinkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau berbagi. “Kita minta Pak Camat dan Kadisbupar untuk melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kalau pemerintah hadir selama ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Bupati Bangli Made Gianyar sempat mewacanakan dan menargetkan agar legalisasi destinasi wisata baru yang sedang booming di Bangli itu pada tahun 2019, sudah bisa dijadikan objek retribusi daerah pada awal bulan tahun 2020. Tindak lanjut dari itu, Disbudpar Bangli saat itu telah melakukan sejumlah pertemuan dengan para pengelola objek wisata baru tersebut. Hanya saja, hasilnya belum ada titik temu soal dum-dumannya. (arw)
Save as PDF