BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Kalangan DPRD Bangli terus mengingatkan Pemkab Bangli untuk tidak menyepelekan hasil pemeriksaan BPK RI. Karena itu, para wakil rakyat ini Kembali mendesak agar eksekutif segera menindaklujuti catatan-catatan yang telah diberikan BPK tersebut.
Demikian salah satu poin yang terungkap saat rapat gabungan komisi-komisi dengan eksekutif membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2019 atas temuan BPK diruang sidang DPRD Bangli Senin(20/7/2020). Rapat saat itu, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Sekretaris Daerah Ida Bagus Gede Giri Putra beserta pimpinan OPD terkait.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komang Carles kembali meminta Pemkab untuk sesegera mungkin menindaklanjuti catatan dari BPK. Salah satunya, terhadap BKPAD pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah kepada wajib pajak dan menertibkan pemasangan meteran air bagi wajib pajak yang tidak memasang meteran air. Dalam hal ini, dijelaskan, BPK merekomendasikan Bupati Bangli agar Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD melakukan peninjauan ulang Perda Nomor 6 tahun 2017 dan menyesuaikan dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Dinaskomunikasi dan Informatika lebih optimal. “Jangan sepelekan catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK. Ini wajib segera ditindak lanjuti agar temuan serupa tidak terjadi di tahun-tahun yang akan datang,”pintanya.
