Demer berpendapat, bagi keluarga mampu sudah seharusnya berpartisipasi dalam pendidikan dengan rela membayar. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan mengenai sistem subsidi silang ini sehingga terwujud pendidikan gotong royong dan berkeadilan. “Sekarang kan gampang untuk mengetahui yang mampu atau tidak melalui NPWP-nya, kartu pajak,” urainya.

Mendengar penyampaian dari BMPS Bali bahwa di tingkat SMP dan SMA/SMK banyak kelas yang belum terisi, Demer pun menilai sebenarnya tidak perlu dibangun lagi sekolah baru. Tinggal memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada. Bahkan pemerintah harus terjun juga kalau swastanya kurang mampu atau terbatas dalam hal sarana dan prasarana agar bisa memberikan layanan pendidikan berkualitas.

“Bantuan untuk sekolah swasta tersebut misalnya dibantu dengan guru PNS yang tentunya profesional. Sehingga nanti minat masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke swasta juga banyak, jadi beban pemerintah pun berkurang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BMPS Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, mengungkapkan, pengelolaan SMA/SMK di Bali yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali selama ini dinilai belum maksimal. Hal tersebut tampak dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa tahun terakhir yang selalu terjadi kisruh.

Dengan kondisi tersebut, BMPS Bali menginginkan tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. “Kita harapkan pendidikan itu, mau di negeri atau swasta itu bisa samalah semuanya. Bagaimanapun juga negeri tidak bisa menampung seluruh murid tamatan SMP yang ada.  Tentu kita ingin ada perbaikan-perbaikan ke depan,” ujarnya Ambara Putra.