Sementara pada semester I tahun 2024, jumlah KRS mencapai 95.653 keluarga atau 15,09% dari total keluarga sasaran. Angka ini kembali turun pada semester II menjadi 89.103 keluarga atau 13,806%. Penurunan ini menunjukkan hasil nyata dari berbagai upaya lintas sektor di Bali.
Namun demikian, tantangan baru muncul. Prevalensi stunting di Provinsi Bali justru mengalami kenaikan dari 7,2% pada 2023 menjadi 8,7% pada 2024, atau naik sebesar 1,5 poin. Meskipun Bali masih menjadi provinsi dengan angka stunting terendah secara nasional, peningkatan ini menjadi sinyal penting bahwa upaya pencegahan tidak boleh kendor.
“Trennya memang menggembirakan dari sisi data KRS, tapi naiknya prevalensi stunting tahun lalu memberi kita alarm. Intervensi harus lebih tajam dan data harus lebih presisi. Ini bukan hanya soal angka, tapi masa depan anak-anak Bali,” ungkap dr. Luhde dalam sambutannya.
Peran Strategis TPK dan Integrasi Data
Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan lima kegiatan prioritas BKKBN terkait penurunan stunting. Yakni edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, akses layanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penguatan ekonomi keluarga.
Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, TPK harus dibekali dengan data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi secara periodik. Oleh karena itu, data dari Pendataan Keluarga 2021 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 (PPK-22) menjadi dasar dalam pemetaan dan pelaksanaan program.
Langkah Nyata Menuju 2025
