Dengan diumumkannya JETP, Indonesia menjadi negara kedua setelah Afrika Selatan yang memperoleh pendanaan iklim multinasional dari International Partners Group (IPG) beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa sebagai anggota intinya.

Menyusul peningkatan target pengurangan emisi dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022, kemitraan JETP Indonesia dengan dukungan pembiayaan iklim terbesar hingga saat ini diharapkan menjadi dorongan kuat untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas Indonesia dalam mempercepat proses penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan peningkatan investasi energi terbarukan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sangat berkomitmen untuk beralih dari batu bara ke energi yang lebih bersih. “Setiap solusi harus mencerminkan pertimbangan matang atas berbagai tantangan spesifik bagi kondisi Indonesia seperti potensi kelebihan pasokan listrik, armada pembangkit batu bara yang masih muda, dan transisi yang adil untuk seluruh masyarakat,” jelas Sri Mulyani Indrawati.

Untuk mengakses hibah dan pinjaman lunak senilai USD 20 miliar selama periode 3-5 tahun ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton dan mengerahkan setidaknya 34% bauran energi terbarukan untuk pembangkit listrik pada tahun 2030.

Direktur CPI Indonesia Tiza Mafira menambahkan, Meskipun kemitraan JETP memberikan kontribusi keuangan yang signifikan untuk mewujudkan tujuan iklim Indonesia, tantangan dan peluang utama terletak pada reformasi sektor energi dan rencana investasi terperinci yang harus dikembangkan pemerintah untuk memaksimalkan dampak positif sosial dan perekonomi dari pendanaan ini.