DENPASAR-fajarbali.com | Di tengah meningkatnya risiko bencana alam dan perubahan iklim, keberadaan personel penanggulangan bencana yang profesional, terlatih, serta cepat tanggap menjadi krusial. Ketangguhan suatu daerah kini tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur, melainkan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di garis depan. Menjawab tantangan tersebut, BPBD Provinsi Bali bersama Lembaga Sertifikasi Profesi BNPB (LSP-BNPB), Forum PRB, dan dukungan Program SIAP SIAGA menggelar Uji Kompetensi SDM Penanggulangan Bencana pada 26–28 Agustus 2026.
Kegiatan sertifikasi yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 35 personel dari berbagai instansi lintas sektor. Para peserta berasal dari BPBD Provinsi Bali, BPBD kabupaten/kota, BMKG, perangkat daerah provinsi, hingga perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Sinergi ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antarlembaga demi memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Membuka acara tersebut, Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Ni Luh Made Vissca Anggraini, menegaskan bahwa penanggulangan bencana menuntut kapasitas kerja yang melampaui pemahaman teoritis semata. Personel di lapangan wajib memiliki keberanian dan kecermatan dalam mengambil keputusan kritis pada situasi yang dinamis dan berisiko tinggi.
"Penanggulangan bencana merupakan tugas yang membutuhkan kompetensi, profesionalisme, kecepatan, ketepatan, integritas, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif. Untuk itu, kita memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat dalam situasi yang dinamis dan penuh risiko," ujar Made Vissca.
Dari sudut pandang keselamatan kerja dan efisiensi operasional, sertifikasi berbasis standar menjadi penentu utama dalam meminimalkan kesalahan prosedur saat darurat. Asesor LSP-PB BNPB, Ismu Buhana, menekankan bahwa pekerjaan kebencanaan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi sehingga membutuhkan jaminan kualifikasi yang terukur.
"Ketika kita menugaskan seseorang dengan kompetensi yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Penanggulangan bencana adalah pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan personel yang terkualifikasi dan berkualitas. Karena itu, uji kompetensi menjadi sangat penting," tegas Ismu Buhana.
Selama uji kompetensi, para peserta dinilai berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB). Materi pengujian mencakup berbagai skema krusial, seperti pengelolaan data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan (search and rescue), penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga teknik distribusi bantuan logistik secara efektif.
Hal menarik dan menjadi nilai tambah dalam sertifikasi ini adalah keterlibatan aktif organisasi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali, Ni Ketut Leni, menyambut positif ruang partisipasi yang diberikan kepada kelompoknya.
"Keterwakilan ini menjadi praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini juga akan kami bagikan kepada teman-teman disabilitas lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan siap menghadapi risiko bencana," ungkap Ni Ketut Leni.
Upaya penguatan kapasitas SDM ini menjadi fondasi utama dalam membangun Bali yang lebih tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi bencana. Pada akhirnya, kesiapsiagaan masyarakat sangat bergantung pada kesiapan para petugasnya di lapangan. Melalui personel yang terlatih dan tersertifikasi, pelayanan kebencanaan yang cepat, tepat, dan inklusif dapat terwujud demi keselamatan bersama. (M-001)
