Sedangkan Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, dalam menghadapi Covid-19, KPK fokus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI, untuk percepatan pengadaan barang kebutuhan penanganan Virus Corona. "Kita fokus menyelamatkan jiwa manusia, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," jelasnya. Atensi KPK dalam pembelanjaan barang dan jasa antara lain; tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, unsur kecurangan dan atau mal administrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta menyatakan siap melaksanakan apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19 ini. Terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran, untuk dana desa, Bupati sudah memerintahkan Perbekel agar anggaran dana desa alokasinya diatur dalam musyawarah desa. Selain itu, desa melakukan program padat karya tunai untuk menggerakkan ekonomi desa, dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Bahkan pihaknya selaku pimpinan di Kabupaten Badung sudah melakukan realokasi anggaran dana tanggap darurat sebesar Rp. 114 Milyar dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Badung di semua desa di wilayah Kabupaten Badung, ini meningkat dari Rp. 14 miliar yang dianggarkan sebelumnya.(put).
