Lebih lanjut ia menjelaskan, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi indikator dalam SPM sub urusan bencana, yaitu Informasi rawan bencana, Peringatan dini bencana, Edukasi kebencanaan, Evakuasi dan penyelamatan serta Pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana.”Buleleng memiliki risiko bencana yang cukup kompleks mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan. Maka kita perlu menyusun strategi terpadu dan kolaboratif agar pemenuhan SPM ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan FGD ini juga menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Bali dan tim Binwas SPM Provinsi Bali yang memberikan pembekalan teknis mengenai tata cara pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi SPM. Selain itu, FGD menjadi wadah diskusi terbuka untuk menggali permasalahan riil di lapangan, seperti tantangan keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta keterjangkauan wilayah terdampak bencana.

Dalam sesi diskusi, disoroti pula pentingnya peran desa dalam pelaksanaan SPM, mulai dari pemutakhiran data risiko bencana, penyusunan rencana kontingensi desa, hingga penguatan kapasitas kelembagaan relawan lokal. Ditekankan pula bahwa pendekatan berbasis data dan digitalisasi pelaporan akan menjadi prioritas BPBD Buleleng ke depan melalui penguatan sistem pelaporan e-SPM.

Melalui kegiatan ini, BPBD Buleleng berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam percepatan pemenuhan SPM sub urusan bencana. Rencana tindak lanjut dari FGD ini mencakup pembinaan berkelanjutan di tingkat desa, peningkatan kapasitas SDM teknis, dan integrasi program antarsektor.”Ini bukan pekerjaan satu institusi, tetapi kerja kolektif. Mari bersama kita wujudkan Buleleng yang tangguh bencana, dengan layanan kebencanaan yang inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” tutup Ariadi. @gus