“Kami berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kelanjutan pasokan BBM di Bali, khususnya di Buleleng, agar distribusi segera kembali normal,”katanya.
Penerapan WFH berlaku bagi instansi vertikal, perangkat daerah, dan BUMD di Kabupaten Buleleng. Unit kerja dan pegawai yang melaksanakan pelayanan publik langsung, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap bertugas di kantor agar pelayanan berjalan optimal.
Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta juga diminta melaksanakan pembelajaran secara daring sejak tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar. Selama WFH, pegawai wajib memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, dan pelayanan publik.
Bahkan orang nomor satu di tanah Panji Sakti itu juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar antrean berkurang dan distribusi berjalan lancar.
“Kami harapkan kepada masyarakat agar melakukan pembelian BBM secara tertib dan begitu juga pihak SPBU agar tidak memberikan pelayanan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen. Hal itu agar cepat mengurai tumpukan antrean yang terjadi,”harap Sutjidra. @gus
