DENPASAR-fajarbali.com | Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Jumat 23 Januari 2026.
Kunjungan kerja BAP DPD RI ini dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025
Badan Pemeriksa Keuangan RI yang berindikasai kerugian negara di Provinai Bali.
Kedatangan BAP DPD RI diterima Kepala BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan anggota BAP DPD RI Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (AWK).
Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno menyampaikan, Badan Akuntabilitas Publik DPD RI memiliki tugas salah satunya tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu tahun 2025 oleh BPK RI.
"Kami mengkonfirmasi temuan tersebut ke daerah dan hari ini kami hadir di Bali. Kami bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Bali diberikan penjelasan yang cukup komprehensif. Misi utama kami adalah memastikan agar kehadiran negara memberikan layanan publik betul-betul bisa tersampaikan secara efektif dalam koridor akuntabilitas yang seharusnya," kata Ahmad Syauqi.
Dalam konteks itu maka BAP DPD RI berdiskusi untuk memastikan bahwa akuntabilitas itu benar-benar terjaga. Pihaknya juga ditugaskan untuk memastikan kerugian negara masing-masing daerah betul-betul bisa diminimalisir.
Kalau ada temuan bisa dikembalikan kepada negara dan kalau di daerah bisa dikembalikan ke daerah. Tugas itu juga dilakukan dalam kunker ini dengan mencermati setiap case setiap angka.
Secara umum BAP DPD RI ingin mendorong program pembangunan untuk masyarakat di Bali ini agar bisa berjalan dengan cepat. Dalam kondisi yang serba terbatas ini pihaknya memberi ruang kreatif kepada kepala daerah agar mampu memberikan layanan yang maksimal tetapi tetap pada koridor yang akuntabilitas.
Di situlah pentingnya keberadaan BPK Perwakilan Bali untuk berkomunikasi dalam membangun logika edukasi agar pemerintah daerah berjalan maksimal melayani masyarakat. Kemudian bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran.
Menurutnya, Bali seperti di daerah lain, ada sejumlah temuan. Tetapi yang paling BAP DPD RI ingin memastikan bahwa temuan itu selesai. Kemudian dicarikan solusinya, dan tidak boleh terulang lagi. Ketika itu sudah selesai harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyambut baik kunjungan kerja BAP DPD RI.
Terkait kunker itu pihaknya menghormati tugas dan kewenangannya dalam rangka memahami sejauh mana transparansi akuntabilitas, bagaimana pengelolaan keuangan, khususnya di Provinsi Bali melalui kewenangan BPK Perwakilan Bali dalam melakukan pemeriksaan.
"Tentunya kita akan melihat sejauh mana proses pengelolaan keuangan daerah maupun negara yang dilaksanakan khususnya di Pemerintah provinsi Bali, jangan sampai menghalangi pelayanan mereka terhadap publik tetapi tentu masih dalam batas-batas kewenangan kami," kata Satria Perwira.
