Bupati Giri Prasta sendiri, menurut Karpiana sudah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurus pola sesuai ketentuan. “Cuma dari hasil koordinasi dengan Kabag Organisasi, UPDB untuk dana bergulir ini belum mendapat rekomendasi dari provinsi. Sekarang pun kami masih koordinasi terus soal ini. Karena rekomendasi ini belum disetujui. Maka UPDB tidak bisa dibentuk,” jelasnya.

Ia pun berharap Pemprov segera memberikan persetujuan pembentukan UPDB dan BLU ini, sehingga Pemkab Badung bisa segera memberi pendampingan modal kepada koperasi dan UKM yang ada. "Hanya dengan pola ini (UPTD dan BLU, red) mereka bisa didampingi dalam masalah permodalan. Jadi kami sangat berharap segera ada rekomendasi dari provinsi,” harapnya.

Calon penerima bantuan bergulir ini, lanjut Karpiana, semua koperasi dan UKM di Badung yang memenuhi syarat. Misalnya, untuk koperasi. Ia harus sehat,  minimal sudah RAT tiga kali dan laporan keuangan baik. Kemudian untuk UKM, produksi harus berkualitas dan punya pangsa pasar sendiri. “Untuk besar bantuan nanti kan kita lihat asetnya juga. Layak nggak diberi bantuan,” terangnya.

Yang pasti, imbuh dia, saat ini sudah ada Rp 9 miliar dana yang siap digulirkan untuk program ini. Dana ini sekarang sudah parkir dikas daerah bersumber dari pengembalian dana bergulir sebelumnya yang sempat macet dan menjadi temuan BPK. (put)