Dalam kesempatan ini, ia menekankan untuk memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana. Pastikan sistem peringatan dini atau early warning system berjalan dengan baik, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait.
"Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian pula seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional," ujarnya.
Ditegaskan Jaya Negara, urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya.
Masing-masing unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bergerak secara terpadu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. "Khusus dalam situasi darurat, saya minta agar mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas," tegasnya.
Jaya Negara juga menyampaikan pemetaan terhadap titik-titik rawan genangan dan banjir juga perlu dilakukan. Selain itu, pihaknya mengimbau, seluruh aparat terkait kewilayahan jangan menunggu laporan kejadian baru bergerak. Aparat kewilayahan harus mengetahui kondisi wilayahnya, memahami potensi risikonya, dan mampu mengambil langkah awal ketika terjadi keadaan darurat.
