"Dari sini kan jelas sidang kalau jaksa tetap menggunakan keterangan dari saksi Y maka bisa dikatakan jika jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya, sehingga kami meminta agar terdakwa dibebaskan," tegas salah satu pengacara senior di Bali ini.
Kemudian saksi DG, Teddy menyesalkan jika jaksa menggunakan keterangan saksi DG yang notabene pernah dipernjara dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang kasusnya masih ada kaitannya dengan perkara ini.
"Kemudian ada bukti surat, yaitu suatu pernyataan yang buat oleh terdakwa. Bagi saya ini juga bertentangan karena surat pernyataan itu oleh terdakwa sudah dicabut dalam perintah. Dengan demikian bukti surat ini menjadi cacat hukum," ungkap Teddy.
Karena itu Teddy meminta agar hakim yang menjadi perkara ini untuk adil. "Karena apa, dalam perkara ini kami anggap tidak ada perbuatan pidana. Jika memang ada perbuatan yang dilakukan oleh klien kami akan itu adalah perbuatan perdata," tutup Teddy Raharjo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Arta Wijaya menuntut terdakwa Nyoman Supariyani dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 50 A UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp 10 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.
