BULELENG-fajarbali.com | Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, didampingi Wakil Ketua Nyoman Wandira Adi, menerima audiensi dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, Senin (13/7/2026) siang. Kedatangan para mahasiswa mengatas namakan Mahasiswa Cipayung Plus tersebut terkait isu strategis pembangunan di Kabupaten Buleleng, dengan fokus utama pada kejelasan proyek Bandara Bali Utara dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam pemaparannya, perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum serta transparansi proyek strategis nasional Bandara Bali Utara. Perwakilan mahasiswa menyoroti dinamika regulasi proyek ini yang dinilai fluktuatif sejak tahun 2009 hingga masuknya kembali ke dalam RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Mahasiswa mendorong agar kebijakan ini benar-benar membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat Buleleng dan bukan sekadar komoditas politik,”pinta mahasiswa.
Selain isu bandara, aliansi mahasiswa juga menyoroti permasalahan ekologi, khususnya tata kelola sampah di TPA Bengkala, serta mendorong adanya kebijakan insentif bagi masyarakat yang memilah sampah secara mandiri.
“Secara keseluruhan, aliansi mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang mencakup isu infrastruktur, tata ruang, alih fungsi lahan, retribusi pajak, fasilitas publik (seperti PJU, drainase, dan jalan), hingga sektor Pendidikan,”tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menjelaskan bahwa dari sisi regulasi daerah, pembangunan bandara telah diakomodasi melalui Perda RTRW Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 dan Perda RTRW Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2024. Dokumen tata ruang tersebut menetapkan wilayah Buleleng sebagai lokasi bandara pengumpul primer tanpa membatasi ruang secara kaku pada satu kecamatan tertentu. Langkah ini diambil guna membuka ruang kajian yang komprehensif, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lahan pertanian produktif atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah memiliki perda tersendiri.
“Kalau ngomongin tentang alih fungsi lahan, kita sudah bentengi dengan Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang sudah jelas. Tidak boleh membangun di kawasan LP2B. Sekarang sudah dibatasi dengan baik, mana kawasan pariwisata, bagaimana permukiman, perkebunan, pertanian, termasuk juga kehutanan agar jelas,”tegas Ketut Ngurah Arya.
Lebih lanjut, Arya menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang bagi Buleleng guna mengatasi dinamika wilayah, termasuk masalah kemacetan yang mulai marak terjadi. Ia mencontohkan pengembangan titik nol baru yang kini mulai ramai.
“Pembangunan ikon baru Buleleng tersebut memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah (retribusi), diperlukan terobosan berupa pembangunan jalan buangan untuk mengurai arus kendaraan yang datang dari arah Badung tanpa harus membebani pusat kota,”lanjut Arya.
Terkait isu pendidikan yang sempat disoroti mahasiswa khususnya mengenai persentase masyarakat yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Ketua Dewan Ngurah Arya memberikan pandangan yang berimbang. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Buleleng sebenarnya telah melampaui mandat undang-undang, yakni mencapai lebih dari 40%. Namun, ia tidak menampik adanya kendala di lapangan.
“Mengenai data mahasiswa yang menyebutkan ada masyarakat belum mengenyam pendidikan, kita harus garis bawahi apakah ini karena kelalaian pemerintah atau memang faktor keengganan yang bersangkutan untuk melanjutkan sekolah. Melalui program pemerintah daerah saat ini, rasanya tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kendala biaya. Kalaupun ada, sering kali karena faktor niat dari individu tersebut,”ujarnya.
Menyangkut isu kekurangan tenaga pendidik di Buleleng, Arya memaparkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan signifikan melalui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sekolah sekitar Rp42 miliar untuk 59 bangunan gedung (terdiri dari TK, SD, dan SMP). @gus
