DENPASAR-fajarbali.com | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus persiapan menuju penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Audiensi pada Senin (13/4) ini diterima oleh Nyoman Agus Santika selaku Asisten Pencegahan Ombudsman. Dalam pertemuan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dengan fokus pada pembangunan keluarga berkualitas melalui pendekatan siklus hidup.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S., menyampaikan bahwa berbagai layanan telah berjalan di masyarakat, seperti kelompok kegiatan (Poktan), program Satyagatra, pelayanan keluarga berencana (KB), promosi KIE serta program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN yaitu Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), SuperApps Keluarga Indonesia dan Distribusi MBG Sasaran 38 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Non PAUD).
Layanan ini didukung oleh tenaga lini lapangan seperti PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang menjadi ujung tombak di masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah masukan, antara lain penguatan standar pelayanan publik, penyederhanaan akses informasi dalam bentuk infografis, serta peningkatan transparansi pengelolaan pengaduan melalui website dan media sosial.
Selain itu, Ombudsman juga menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan ibu dengan balita, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendukung dan penguatan regulasi petugas pelayanan khusus.
Pemanfaatan media digital juga didorong, khususnya untuk menyampaikan informasi layanan, survei kepuasan masyarakat (SKM), inovasi, serta testimoni publik. Respons terhadap ulasan masyarakat, termasuk melalui Google Review, dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas layanan.
Melalui audiensi ini, diharapkan BKKBN Provinsi Bali semakin siap dalam menghadapi penilaian pelayanan publik, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (rel)
