DENPASAR-fajarbali.com | Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan monitoring tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Desa Celukanbawang, Banjar Dinas Pungkukan Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, terkait dengan masyarakat yang terdampak pembangunan PLTU dengan PT General Energy Bali (GEB).
Berkaitan hal itu, BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (23/1/2026) bertempat di Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Bali, Denpasar.
RDP tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait, antara lain perwakilan masyarakat Desa Celukan Bawang dan Desa Tinga-tinga, PT PLN (Persero), PT GEB, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta dinas terkait dari Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali.
Permasalahan antara masyarakat Desa Celukan Bawang dengan PT PLN (Persero) dan PT GEB terkait proyek pembangunan PLTU Celukan Bawang sebelumnya telah menghasilkan enam komitmen bersama pada 23 November 2023.
Kesepakatan tersebut melibatkan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bali, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Kementerian ATR/BPN Kantah Buleleng dan Kanwil Bali, Executive Vice President Konstruksi PT PLN (Persero), Presiden Direktur PT GEB, Kecamatan Gerokgak, Pemerintah Desa Celukan Bawang, serta perwakilan masyarakat Dusun Pungkukan.
Ketua BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, mengatakan RDP ini bertujuan untuk memastikan implementasi enam poin kesepakatan tersebut. “Kami ingin memastikan enam poin komitmen tersebut sudah ditunaikan atau belum. Jika belum, kami pertajam apa kendalanya dan bagaimana upaya percepatannya,” tegasnya.










