DENPASAR-fajarbali.com | Para perempuan khususnya di Bali, terus didorong berperan aktif diberbagai ranah, termasuk melek politik. Namun sesibuk apapun, tetap harus mengingat dan menunaikan kodrat.
Demikian dikatakan Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali Ny. Seniasih Giri Prasta saat menjadi narasumber pada acara Seminar Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan Provinsi Bali Tahun 2025 di Denpasar pada Kamis (17/7/2025).
"Kaum perempuan boleh berkarir setinggi-tingginya, tetapi jangan melupakan kodrat sebagai perempuan, baik itu sebagai istri dan ibu. Kodrat sebagai perempuan tidak boleh dikesampingkan, karena kalau itu dilupakan, maka rumah tangga akan hancur dan anak-anak menjadi korban," kata Seniasih.
Seminar yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali ini juga menghadirkan narasumber Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali Putu Diah Pradnya Maharani. Acara dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Gede Suralaga.
Seminar digelar secara hybrid, secara daring dan luring. Peserta terdiri para perwakilan organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan sayap parpol di Provinsi Bali, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali, para OSIS di SMA/SMK dan BEM se-Bali, Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Bali serta masyarakat umum.
Menurut Seniasih, agar tidak melupakan kodrat sebagai kaum perempuan, maka ketika terjun dalam ranah politik haruslah pintar-pintar membagi waktu, dapat memanfaatkan media dengan tepat, serta tidak boleh hanya mementingkan ego sendiri.
"Ketika ingin sukses dalam politik ataupun karir, anak-anak tidak boleh sampai menjadi korban. Mereka jangan sampai terlibat penyalahgunaan narkoba maupun seks bebas akibat kurangnya perhatian dari para ibu," ucap wanita yang juga istri dari Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta itu.
Seniasih Giri Prasta juga menekankan pentingnya modal sosial yang memang harus dipupuk sedari awal jika ingin mendapat dukungan masyarakat saat terjun ke dunia politik.
"Perempuan ketika ingin duduk di parlemen, tentu harus peduli pada lingkungan dan terjun di tengah-tengah masyarakat dengan diiringi keikhlasan dan bukan sekadar pencitraan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Gede Suralaga menyampaikan politik bagi perempuan bukan sekadar program pemberdayaan, melainkan pilar peradaban. Sejarah Indonesia telah mencatat kiprah R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan banyak perempuan tangguh lainnya yang membuktikan bahwa perempuan bukan objek kebijakan, melainkan penggerak perubahan sosial dan politik.
Pada era demokrasi yang semakin terbuka ini, lanjut Suralaga, perempuan Bali harus hadir sebagai perancang kebijakan dan pengambil keputusan, bukan lagi sekadar pelengkap dalam ruang politik. Seminar ini menyediakan ruang belajar, jejaring, dan inspirasi untuk memperkuat peran strategis tersebut.
"Mari kita teguhkan tekad bersama, perempuan tidak hanya layak dipilih, tetapi juga layak memimpin. Dengan semangat Nangun Sad Kerthi, mari kita wujudkan demokrasi Bali yang berbudaya, adil gender, dan berkeadaban," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali Putu Diah Pradnya Maharani menggugah para perempuan Bali, mulai dari jenjang pelajar agar berani kritis dan bersuara lantang terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Perempuan Bali jangan ragu untuk menjadi penggerak dan pemimpin. Agar kita berani, tentu harus memiliki kesadaran dan memahami literasi politik secara komprehensif. Perempuan harus saling mendukung jika ingin kaumnya bisa duduk di parlemen," ucap Diah Pradnya yang akrab disapa Gek Diah ini.
Gek Diah yang tercatat sebagai anggota DPRD Bali dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2024 itupun menyoroti tantangan demokrasi saat ini yang dihadapkan pada populisme dan apatisme.
"Harus diingat, apa yang populer di media sosial (medsos) itu belum tentu yang benar. Jangan sampai medsos justru mengontrol kita, namun kita harus memiliki kendali terhadap medsos," kata wanita yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Bali di usia 21 tahun itu.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam acara Pendidikan politik ini memaparkan berbagai upaya penyelenggara pemilu untuk mewujudkan "green election", pelaksanaan pemilu dan pilkada yang transparan, serta upaya meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan agar setara di parlemen.
"Bukan lagi mengejar 30 persen, tetapi kami ingin bisa 50:50. Tetapi ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas diri para kader perempuan," katanya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara menambahkan, kegiatan pendidikan politik tersebut merupakan salah satu amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
"Mengacu pada Permendagri tersebut, Badan Kesbangpol Bali ditugaskan untuk menyusun, merencanakan, mengevaluasi, memonitoring dan melaporkan berkaitan dengan kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik serta peningkatan demokrasi di Provinsi Bali," ucapnya.
Kesbangpol Bali mengharapkan ada sinergitas dari KPU, Bawaslu dan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. W-009
