Penguatan Isu Kependudukan Bagi Stakeholder Tahun 2024, di Kantor BKKBN Bali, Selasa (15/10/2024).
DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Situasi dan kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik dari sisi jumlah maupun kualitas, menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan bangsa di segala aspek, yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama dan berkelanjutan.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, pemerintah dalam hal ini BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta mengarahkan persebaran penduduk.
Demikian dikatakan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., membuka Kegiatan Penguatan Isu Kependudukan Bagi Stakeholder Tahun 2024, di Kantor BKKBN Bali, Selasa (15/10/2024).
“Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan,” kata dr. Luh De, sapaannya.
Dalam era reformasi, lanjut dia, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sejak kurun waktu 1970-an hingga 1990-an keberhasilan program KB di Indonesia sangat ditentukan pada aspek demografis semata yaitu pengendalian angka kelahiran.
Namun Pendekatan program KB saat ini tidak hanya fokus pada program pengendalian populasi dan penurunan fertilitas tetapi juga diarahkan pada pemenuhan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender seperti yang telah disepakati pada pertemuan ICPD tahun1994 di Kairo.
Disamping itu Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara berkembang yang menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi pada tahun 2000, di mana salah satu tujuannya adalah seluruh negara penandatangan sepakat untuk membuka akses kesehatan reproduksi secara universal kepada seluruh individu yang membutuhkan termasuk didalamnya adalah peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Penurunan Unmet need, penurunan angka fertilitas remaja dan peningkatan usia kawin pertama perempuan.
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk katagori urusan pemerintah konkuren non pelayanan dasar.
Salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung Program Bangga Kencana adalah dengan mencantumkan indikator-indikator program bangga kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi dan masing-masing Kabupaten/Kota.
Dalam pencapaian indikator program Bangga Kencana ini diberikan alat bantu bagi berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat terkait situasi kependudukan dan informasi terkini tentang kependudukan berupa Aplikasi Siperindu.
Melalui kebijakan dana desa, maka desa juga diberikan otonomi yang luas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentunya didukung dengan ketersediaan data dan indikator pembangunan yang terkini, valid dan terpercaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaksanaan intervensi pembangunan di seluruh tingkatan wilayah.
Pihaknya mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan komitmen dan kerjasama dalam memperkuat isu kependudukan melalui Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Katimja Pengendalian Penduduk BKKBN Bali Putu Gede Sumerta menyampaikan, proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2035 yang mencapai sekitar 4,6 juta jiwa. Jika dibandingkan jumlah penduduk Bali saat ini sekitar 4,3 juta orang kenaikan tersebut terbilang moderat.
Disebutnya, kenaikan yang cenderung melambat tersebut juga terjadi pada masing-masing kabupaten/kota di Pulau Dewata. Pada 2035 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak masih akan ditempati Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk 865.000 jiwa. Jumlah ini meningkat dari jumlah penduduk pada 2020 sebesar 789.000 jiwa.
Sementara Kabupaten Klungkung tetap menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terendah sebesar 212.000 orang, naik dibanding tahun 2020 sebanyak 206.000 orang.
Perhitungan jumlah penduduk yang akan datang ini menggunakan asumsi nilai kesuburan total (total fertility rate/TFR) yang terus akan merosot menjadi 1,96 anak per wanita.
Angka ini turun dibandingkan TFR pada tahun 2020, yakni 2,04. Padahal untuk sekadar mempertahankan jumlah penduduk saat ini dibutuhkan nilai TFR sebesar minimal 2,1.
Sehubungan dengan isu-isu tersebut, dalam kegiatan ini akan lebih ditekankan mengenai indikator-indikator Bangga Kencana, Penggunaan Aplikasi Siperindu sebagai alat bantu bagi berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat terkait situasi kependudukan dan informasi terkini tentang kependudukan, dan evaluasi mengenai website Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Bali
"Kegiatan ini adalah menyebarluaskan Indikator Program Bangga Kencana yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Pemantauan hasil Indikator Program Bangga Kencana dalam Dokumen Perencanaan Daerah," jelasnya.
Hadir sebagai nara sumber, I Gusti Wayan Murjana Yasa, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, Bappeda Bali, serta Anna Triana Falentina dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. W-009
