Peluncuran Population Clock bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Jumat (9/8/2024).
DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Bonivasus Prasetya Ichtiarto, meluncurkan Population Clock yang dirangkai dengan Kuliah Umum “Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menuju Generasi Emas 2045 Bebas Stunting”, bertempat di Gedung Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Denpasar, Jumat (9/8/202).
Peluncuran dilakukan bersama Kepala Perwakilan BKKBN Bali Sarles Brabar, Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Made Sudarsana, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes., serta pejabat terkait.
Bonivasus menjelaskan, Population Clock bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal kondisi kependudukan, sehingga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terkait mengenai kependudukan.
Bonivasus berharap pemerintah daerah di Bali dan stakeholder terkait mendapatkan data terkait kependudukan, untuk bahan mengambil kebijakan yang tepat.
"Melalui Population Clock ini, masyarakat bisa tahu, minimal jumlah penduduk. Setelah tahu jumlah penduduk, bisa menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan, dan lainnya seperti terkait pendidikan dan stunting," urainya.
Berdasarkan data dari Population Clock, lanjut Bonivasus, menjadi data di tingkat hulu, seperti saat ditemukan angka pernikahan dini yang melonjak atau tingkat kelahiran yang bertambah atau tingkat kematian bayi yang meningkat, maka data tersebut menjadi dasar untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah Provinsi Bali, diwakili , Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Made Sudarsana, mengungkapkan, penduduk adalah pusat pembangunan yang merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan.
Prasyarat dalam People Center Development adalah penduduk yang berkualitas. Sehingga menurut dia, peningkatan kapasitas dan kualitas suatu negara melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas bersama.
Pihaknya mengakui, belum sepenuhnya harapan dan target dapat dipenuhi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun generasi emas dalam kebinekaan. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu peningkatan kemampuan daya saing bangsa melalui berbagai upaya dan strategi, diantaranya pendidikan untuk membangun generasi emas, bermutu dan berkelanjutan.
“Seiring dengan perkembangan pada jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang maka akan berakibat kepada sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Oleh karena itu, perlu adanya Tindakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar permasalahan yang timbul bisa ditekan sekecil mungkin,” jelasnya.
Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, 57 Kecamatan dan 716 Desa/Keluarahan, tetapi kita semua dapat hidup rukun satu sama lainnya. Namun, apabila generasi muda tidak mengetahui tentang permasalahan penduduk yang ada, maka akan mengalami kendala dalam mengurai permasalahan kependudukan.
Ia melanjutkan, Pendidikan Kependudukan telah menjadi isu dunia ditandai dengan adanya Deklarasi Kependudukan PBB tahun 1967 yang menyatakan bahwa pemecahan masalah kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistimatis,dan komprehensif dalam jangka panjang dengan mengikutsertakan bidang dan sektor pembangunan terkait termasuk dunia pendidikan.
Hasil Sensus Penduduk tahun 1961 penduduk Bali tercatat sebanyak 1,78 Juta jiwa dan sampai dengan tahun 2020 menjadi 4,32 juta jiwa. Jumlah penduduk bali semakin bertambah. Isu pertambahan jumlah penduduk ini menjadi ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung bumi.
Namun, tren TFR Provinsi Bali , telah menunjukan hasil yang cukup menggembirakan dimana angka fertilitas total (TFR) menurun menjadi 2,04 dari 2,13 pada hasil SP 2010. Salah satu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana. Program KB bukan hanya digunakan untuk menekan pertumbuhan penduduk, tetapi juga menyelamatkan nyawa para ibu.
“Pada prinsipnya kami mengapresiasi peluncuran Population Clock ini sebagai bahan kepala daerah mengkaji kebijakan, dan tentunya dapat memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat, khsusnya lagi mahasiswa,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sarles Brabar menambahkan, kuliah umum dan peluncuran Population Clock ini terselenggara berkat kerja sama antara pihaknya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Sarles Brabar mengundang seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota, IpeKB Denpasr serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Sarles Brabar melanjutkan, kegiatan itu dilator belakangi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu ditata ulang. Menurut undang-undang ini, penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
“Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut tertuang dalam lampiran huruf (N) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan adanya 4 (empat) Sub Urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera, dan Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB),” jelasnya.
Population Clock, lanjut dia, untuk mengetahui perkembangan kependudukan. Dalam rangka memberikan arah kebijakan kedepan pemerintah perlu sekiranya menyusun desain kebijakan kependudukan yang bersifat “population-responsive” yang merespon kondisi kependudukan pada saat ini, di samping itu juga kebijakan yang bersifat “population-influencing” yaitu upaya merekayasa kondisi kependudukan dimasa yang akan datang.
Melalui SDM yang unggul,tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.
“Population Clock ini merupakan alat yang digunakan untuk memantau dan menampilkan data kependudukan secara real-time, sehingga memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam mendapatkan informasi terkini tentang jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, serta migrasi,” beber Sarles.
“Dengan adanya Population Clock kita dapat memperoleh data yang akurat dan terkini mengenai jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan distribusi demografis,” imbuhnya.
