Sementara itu, Ketua Program Manajer Satgas Stunting, Provinsi Bali, dr. Made Ayu Witriasih, menyampaikan, hasil SKI tahun 2023, prevalensi angka stunting di Bali sebesar 7.2 persen atau terendah se-Indonesia.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali, berkomitmen prevalensi angka stunting dapat diturunkan kembali sampai angka 5 persen. Untuk mencapai tujuan itu, perlu upaya bersama dalam melakukan intervensi.
"TPPS perlu dioptimalkan untuk bekerja tangani stunting, untuk duduk bersama membahas siapa mengerjakan apa.
Data khan sudah ada. Jadi tinggal lanjut untuk melakukan intervensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing," kata dr. Ayu.
Oleh sebab itu diperlukan koordinasi di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
FGD Percepatan Penurunan stuting sebagai forum diskusi TPPS kabupaten Gianyar melakukan langkah konkrit dalam upaya penanganan stunting. Sebanyak 20 orang hadir dari berbagai instansi untuk duduk bareng melakukan intervensi penanganan stunting.
Salah satu peserta, dari Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Adnyana, menegaskan bahwa adat akan melakukan intervensi perarem sampai di tingkat desa. Karena adat sangat berperan dalam berbagai hal untuk mengoptimalkan pelaksanaan intervensi pencegahan stunting dari hulu.
"Walau secara riil pelaksanaan penanganan stunting telah dilaksanakan di masyarakat kami akan lakukan lebih optimal lagi melalui perarem sebagai legalitas," jelas Adnyana.
