FGD Penanganan kasus stunting di Gianyar.
GIANYAR-fajarbali.com | Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gianyar, menggelar Focus Gruop Discussion (FGG) guna membahas penanganan stunting, bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Gianyar, Kamis (15/8/2024).
Tenaga Ahli Satgas Stunting Kabupaten Gianyar, drg AA Gede Saputra, menjelaskan, audit kasus stunting telah dilaksanakan dan telah dilakukan evaluasi semesteran. Untuk semester I telah dilakukan audit dan tindak lanjut dari temuan tersebut.
“Dari segi jumlah kasus yang diaudit, ada satu pasang calon pengantin, dua ibu hamil dan empat bayi di bawah dua tahun. Tujuan dari audit kasus stunting adalah untuk mengawal yang berisiko stunting,” tegasnya.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Kabid Dalduk) Dinas P3AP2KB Gianyar, Ida Bagus Oka menambahkan, bahwa audit kasus stunting telah dilaksanakan di Kecamatan Sukawati.
Desa Sukawati, desa Guwang telah dilakukan audit kasus stunting melalui dana desa, sebagai upaya penanganan kasus stunting bersama tim pakar untuk memberikan rekomendasi pemberian makanan bergizi.
“[pihak] Desa telah melakukan intervensi dan pendampingan melalui anggaran desa. Sudah diberikan susu dengan protein tinggi yang direkomendasikan pakar gizi, ucap Ida Bagus Oka.
Pihaknya berharap prevalensi stunting di “Gumi Seni” yang saat ini pada angka 6.3% akan mengalami penurunan signifikan setelah dilakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di akhir September 2024.
Sementara itu, Ketua Program Manajer Satgas Stunting, Provinsi Bali, dr. Made Ayu Witriasih, menyampaikan, hasil SKI tahun 2023, prevalensi angka stunting di Bali sebesar 7.2 persen atau terendah se-Indonesia.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali, berkomitmen prevalensi angka stunting dapat diturunkan kembali sampai angka 5 persen. Untuk mencapai tujuan itu, perlu upaya bersama dalam melakukan intervensi.
“TPPS perlu dioptimalkan untuk bekerja tangani stunting, untuk duduk bersama membahas siapa mengerjakan apa.
Data khan sudah ada. Jadi tinggal lanjut untuk melakukan intervensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing,” kata dr. Ayu.
Oleh sebab itu diperlukan koordinasi di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
FGD Percepatan Penurunan stuting sebagai forum diskusi TPPS kabupaten Gianyar melakukan langkah konkrit dalam upaya penanganan stunting. Sebanyak 20 orang hadir dari berbagai instansi untuk duduk bareng melakukan intervensi penanganan stunting.
Salah satu peserta, dari Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Adnyana, menegaskan bahwa adat akan melakukan intervensi perarem sampai di tingkat desa. Karena adat sangat berperan dalam berbagai hal untuk mengoptimalkan pelaksanaan intervensi pencegahan stunting dari hulu.
“Walau secara riil pelaksanaan penanganan stunting telah dilaksanakan di masyarakat kami akan lakukan lebih optimal lagi melalui perarem sebagai legalitas,” jelas Adnyana.
Sebagai tambahan informasi, dengan mempertimbang waktu yang tersisa dalam pencapaian target 14 persen di tahun 2024, kontraksi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menuntut pemerintah dan pemerintah daerah mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting.
Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif. Intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi. Dengan berbagai kompleksitasnya, Percepatan Penurunan Stunting harus terfokus pada keluarga. (rl)
