Dijelaskan, dari segi pembangunan fisik berupa bedah rumah yang terdata hasil verifikasi sebanyak 660 bedah rumah di APBD 2019 sudah tuntas. Dari sisi kesehatan akan ditangani melalui layanan home care dimana para petugas kesehatan akan mendatangi ke rumah-rumah warga miskin. Sisi pendidikan akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dari keluarga rumah tangga miskin, dengan komitmen Pemkab Badung memberikan beasiswa sampai keperguruan tinggi. Untuk itu akan didata berapa jumlah siswa dari rumah tangga miskin. 

“Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Penggunaan anggaran ini berjenjang dari APBN, ABPD hingga dari desa. Dimana penyisihan Pajak hotel dan restoran 10 % kepada  desa, telah disepakati 5 % dialokasikan untuk percepatan  penanganan kemiskinan. Penanganan kemiskinan adalah penanggulangan secara konprehensif  dan bersinergi dengan semua sektor termasuk dengan pihak swasta melalui program CSR,” tegas Suiasa.

Sementara Sekretaris TKPK Badung  I Made Wira Dharmajaya menjelaskan maksud dan tujuan digelarnya Rakor TKPK adalah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah dan lembaga/instansi terkait dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten badung. Rakor ini bertujuan untuk suatu proses pemetaan terhadap kondisi kemiskinan yang ada di kabupaten badung serta dapat merumuskan langkah-langkah kedepan. (put)