TABANAN-fajarbali.com | Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan amanat setiap desa adat wajib memiliki awig-awig.
Memang apabila dilihat dari historisnya, desa adat bersifat otonom, artiya memiliki kewenangan mengatur urusan internalnya. Setiap desa adat mempunyai kewenangan membuat awig-awig, yang tujuannya adalah adanya suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya.
Awig-awig pada awalnya memang tidak tertulis, namun seiring perkembangan waktu, diupayakan awig-awig itu dibuat tertulis untuk memudahkan dalam pelaksanaannya.
Awig-awig sedapat mungkin dirancang sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Membuat awig-awig tertulis ataupun merevisinya oleh masyarakat, juga memerlukan pemahaman dari prajuru desa adat, apalagi isi awig-awig/ pararem dari aspek hukum yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan ketentuan hukum positif lainnya.
Berdasarkan hal tersebut dalam rangka memberdayakan masyarakat desa adat perlu dilakukan kegiatan sosial untuk memberikan pemahaman bidang hukum.
Berdasarkan kondisi masyarakat demikian, tim pengabdian Universitas Warmadewa (Unwar) yang diketuai oleh Dr. I Ketut Sukadana, S.H.,M.H, beranggotakan Dr. Ni Made Jaya Senastri, S.H.,M.H, Dr. I Made Gianyar, S.H.,M.H.,M.Kn, serta dibantu oleh mahasiswa, menyelenggarakan kegiatan pendampingan penyuratan penyuratan pararem penyahcah awig-awig di Desa Adat Dalem Yangapi, Desa Abiantuwung, Kediri, tabanan.
