Kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dasar dalam penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.
Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri belum memiliki payung hukum (kekosongan norma) yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (rl)
