DENPASAR-fajarbali.com | Jajaran Polresta Denpasar dan prajurit Kodim 1611 Badung sepakat harus netral dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang. Bila melanggar, sanksi hukum akan menanti.
Kesepakatan itu terjalin dalam pertemuan sinergitas pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 antara Kapolresta Denpasar Kombespol Ruddi Setiawan dan Dandim 1611 Badung Letkol Infantri Handoko Yudho Wibowo di lantai dua Pesat Gatra Mapolresta Denpasar, Rabu (30/1/2019). Suasana pertemuan berlangsung penuh dengan canda tawa diiringi lagu-lagu perjuangan “Maju Tak Gentar” dan Indonesia Pusaka”.
Puluhan anggota TNI-Polri menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi. Bahkan dalam sesi acara terakhir, puluhan anggota TNI-Polri diberikan cenderamata berupa helm yang sedianya digunakan pada waktu pengamanan Pemilu berlangsung.
Kapolresta Denpasar Kombespol Ruddi Setiawan disela-sela acara mengatakan, pertemuan ini dilakukan bertujuan untuk mengajak anggota Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koramil untuk bersinergi bersama sama dalam mengamankan Pemilu yang aman, damai dan sejuk.
Selain itu, pertemuan penting ini juga sebagai bentuk penyampaian kepada anggota TNI-Polri agar selalu netral dan tidak memilih para calon di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
“Jika nanti ada anggota Polri yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas sesuai pelanggaran yang dilakukan,” tegas mantan Kapolres Badung ini.
Menurut perwira melati tiga dipundak ini, semua daerah di Denpasar, Badung dan sekitarnya menjadi skala prioritas pengamanan, termasuk di Lapas Kerobokan Kelas IIA Denpasar. “Kami TNI-Polri akan turun ke lokasi bersama sama mengamankan pada saat pemilihan,” terangnya.
Untuk itu, mantan Wadireskrimsus Polda Bali ini berharap kepada anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas menyampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama mengamankan desanya pada saat pemilihan. “Ayo kita jaga Bali jangan sampai ada kekacuan,” tegasnya.
Hal senada ditegaskan Dandim 1611 Badung Letkol Infantri Handoko Yudho Wibowo SE yang mengatakan bahwa anggota TNI siap membantu jajaran Polri mengerahkan prajurit di tiap-tiap daerah guna memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS), agar berjalan aman dan lancar.
“Kami TNI tidak menginginkan adanya konflik kekacauan di wilayah kami. Untuk masalah pelaksanaan pemilihan kami serahkan ke Bawaslu dan Panwaslu supaya transparan dan sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.
Letkol Handoko juga mengatakan sebagai anggota TNI tidak boleh melaksanakan politik praktis dan harus netral. Sesuai dengan perintah Panglima, TNI harus netral dan tidak boleh memihak salah satu partai.
“Apabila kita memilih partai akhirnya bisa terpecah belah dan keutuhan NKRI bubar dengan sendirinya. Marilah kita saling bersinergi untuk melaksanakan Pemilu tahun ini. TNI siap membantu Polri dalam pelaksanaan Pemilu kapan saja,” ujarnya. (hen)
Save as PDF