Segel hanya dapat dibuka di Pelabuhan Gilimanuk oleh Pejabat Karantina untuk pemeriksaan dan dilakukan penyegelan kembali untuk diperiksa di Pelabuhan Ketapang. Persetujuan lalu lintas via Provinsi Bali hanya bersifat sementara sampai akhir Bulan April 2025.
“Perlu kami tegaskan bahwa larangan masuknya sapi dari luar Pulau Bali masih berlaku. Yang kami izinkan hanyalah lalu lintas melintas, bukan untuk tujuan distribusi atau penurunan sapi di wilayah Bali,” kata Sunada.
Sunada menjelaskan, pengecualian ini diberikan setelah Pemerintah Provinsi NTB secara resmi mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali, untuk keperluan suplai hewan kurban ke wilayah Jabodetabek menjelang Idul Adha.
Meski demikian, Pemprov Bali tetap memberlakukan pengawasan maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.
“Kami memberikan sejumlah catatan yang wajib dipenuhi oleh Pemprov NTB. Mulai dari kelengkapan dokumen kesehatan hewan, hasil uji laboratorium, hingga kewajiban karantina di pelabuhan transit di Bali,” tegasnya.
Terkait berita di media sosial perihal terjadinya penyakit Antrax di NTB pada tahun 2021, yang mengakibatkan kematian 5 orang, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, telah mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan juga ke Balai Besar Veteriner (BBVet) yang mewilayahi Bali, NTB dan NTT, bahwa tidak ada kematian pada manusia yang disebabkan oleh Antrax.
Syarat lainnya termasuk hewan ternak tidak menunjukkan gejala klinis antraks minimal 20 hari sebelum pengiriman, atau telah divaksinasi dengan bukti surat keterangan resmi.
