Terkendala Anggaran, Badung Kurangi Speed Internet Gratis

(Last Updated On: )

MANGUPURA-fajarbali.com | Pemerintah Kabupaten Badung mengurangi speed jaringan internet gratis di wilayahnya. Sebab, anggaran untuk jaringan internet gratis terkena rasionalisasi bahkan, dipotong hingga 50 persen. Pemotongan itu pun mulai dilakukan pada bulan Juli 2021 ini, dengan anggaran Rp 1 miliar dari Rp 2 miliar per bulan.



Kepala Dinas Kominfo Pemkab Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra, Rabu (14/7/2021)  membenarkan pengurangan anggaran tersebut. Dirinya mengatakan karena anggaran dikurangi 50 persen, otomatis speed internet juga dikurangi. Kendati demikian pembagian jaringan tetap diatur besarannya sesuai kebutuhan dengan prioritas.

“Untuk layanan kesehatan kita berikan untuk , mendukung vaksinasi, Layanan pendidikan mendukung proses daring dan ujian online . Termasuk juga obyek wisata, pemerintahan desa  dan balai banjar,” bebernya.

Baca Juga :
Penetapan LPJ Pelaksanaan APBD Terancam Molor
Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 Ditetapkan jadi Perda

Dirinya mengakui untuk seluruh wilayah Kabupaten Badung, katanya kini  memiliki kecepatan jaringan 10 Gbps yang dialokasikan ke kantor desa/kelurahan Puskesmas dan Pustu  SD dan SMP serta Banjar dan obyek wisata tersebut. “Namun jika sebelumnya kecepatan internet dua kali lipat dari itu yakni 20 Gbps,” jelasnya.

Disinggung mengenai anggaran yang didapat, mantan Camat Mengwi itu mengatakan sebelum adanya rasionalisasi anggaran Kominfo mendapatkan anggaran Rp 2 Miliar untuk biaya internet gratis di Badung selama sebulan. Namun kini karena ada pemotongan, anggaran yang diterima hanya Rp 1 Miliar.

“Angka detailnya saya kurang hafal. Yang jelas dulu kita dapat kurang lebih Rp 2 Miliar selama sebulan, kini hanya Rp 1 Miliar,” ucapnya. (put)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Dikhawatirkan Memicu Ledakan Sosial di Masyarakat

Ming Jul 25 , 2021
(Last Updated On: )DENPASAR–fajarbali.com | Kabar mengenai wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali hingga Bulan Agustus mendatang menyeruak kepermukaan. Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, (12/7/2021) lalu.

Berita Lainnya