"Terkait hal itu, kita akan adakan pertemuan dengan penanaman modal terkait dengan apa solusinya. Terutama APK yang dipasang di baliho berbayar. Nanti kita akan lakukan pertemuan dengan bawaslu dan juga penanaman modal," jelasnya.
Meski demikian, Putu Suarta berharap Dinas Penanaman Modal segera bersurat kepada pemilik billboard. Sehingga mereka segera mengurus izin, jika tidak dipatuhi barulah pihaknya akan mengambil tindakan tegas. "Selama ini billboard hanya dikenai pajak reklame yang dipungut Dispenda. Nanti kita satukan persepsi dulu. Apakah sudah ada regulasi untuk perizinan billboard itu. Apakah sama IMbnya dengan izin bangunan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, permasalahan ini muncul pasca Bawaslu Klungkung menemui Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Ketua Bawaslu Klungkung, Komang Artawan mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya mendapat pengaduan dari masyarakat. Intinya, mempertanyakan mengenai billboard yang digunakan sebagai tempat pemasangan APK. Sedikitnya ada empat APK yang dipermasalahkan. Diantaranya, APK yang terpasang di billboard di depan SMA 1 Klungkung (sebelah utara), dan di kawasan Kali Unda. APK tersebut tidak hanya memuat foto caleg DPR RI tapi ada pula caleg untuk DPRD Provinsi Bali.
"Kami ingin menanyakan billboard tersebut sudah memiliki izin pembangunan atau belum?"tanyanya. Menurut Artawan, apabila billboard yang digunakan tidak memiliki izin, maka secara otomatis tidak boleh digunakan sebagai tempat pemasangan APK. Selain melanggar soal izin, sesuai zona yang sudah disepakati dengan KPU, lokasi-lokasi tersebut juga tercatat sebagai kawasan 'steril' APK. (dia)










