Selain itu Tenaga Pendamping juga berkewajiban mendorong pemerintah desa dalam merealisasikan program-program pemerintah khususnya yang menjadi prioritas dan didanai oleh dana desa yang bersumber dari APBN.
Pelaksanaan Rakor ini diharapkan dapat menganalisa dan mengevaluasi program yang telah berlangsung serta berkoordinasi dalam perumusan langkah pemecahan masalah yang menjadi hambatan pada pelaksanaan tugas-tugas tenaga pendamping di lapangan.
TA Provinsi Bali, Jro Kadek Suardika mengatakan, tantangan bagi para pendamping professional sangatlah kompleks, sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini guna menampung beberapa kendala yang disampaikan oleh tenaga pendamping, yang nantinya dirumuskan solusi untuk memecahkan masalah maupun kendala yang dihadapi.
TAPM Provinsi Bali Jro Kadek Suardika saat menyampaikan beberapa hal kepada tenaga pendamping desa.
Jro Suardika mengingatkan, Tenaga Pendamping itu harus keluar dari zona nyaman, tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan bagaimana tenaga pendamping itu bisa mempertanggung jawabkan secara ‘output’ maupun ‘outcome’ program-program desa itu sendiri.
“Artinya program desa tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif (Output) oleh tenaga pendamping, yang lebih penting lagi dampaknya bagi desa (Outcome) bisa mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, stunting, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan lainnya. Itulah yang menjadi peran utama pendamping desa” ujar Jro Suardika disela kegiatan.
