BULELENG-fajarbali.com | Ketua DPRD Kabupaten Buleleng sepertinya geram terkait data kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan yang ada di lapangan melenceng jauh alias tidak sesuai. Dengan adanya hal itu, Ketut Ngurah Arya memberikan warning kepada pemerintah daerah agar data kemiskinan harus riil sesuai yang ada di lapangan dan bukan sekedar catatan yang ada di atas kertas.
Hal tersebut terungkap dalam rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng bersama Eksekutif, Rabu (4/3/2026), di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng. dalam rapat tersebut dilaksanak guna mematangkan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya berfokus pada Ranperda Penaggulangan Kemiskinan dimana validasi data melaui sistem SIKS-NG dan DTSEN ini harus dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh pemangku kebijakan.
Ditemui usai rapat, Ketua Dewan Ketut Ngurah Arya memberikan catatan kritis terkait dengan anomali data kemiskinan di Kabupaten Buleleng, dirinya menyoroti adanya ketidaksinkronan antara angka statistik dengan realita beban anggaran.
“Secara statistik kita melihat angka kemiskinan menurun, namun jika kita bedah indikator pembiayaan jaminan kesehatan melaui Penerima Bantuan Iuran (PBI) jumlahnya justru mngalami peningkatan, ini yang harus bisa kita jawab memalui Perda Penaggulangan Kemiskinan ini”, tegasnya.
Dirinya menambahkan bahwa validasi data yang presisi memiliki peran yang sangat krusial, agar anggaran daerah menjadi tepat sasaran, jika kemiskinan benar-benar turun secara riil dilapangan, maka secara logis beban anggaran untuk PBI seharusnya juga terkendali, untuk itu DPRD mendorong agar peningkatan kapasitas operator ditingkat desa atau kelurahan harus diperkuat melaui pendidikan dan pelatihan secara intens.
