Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung memastikan penyelidikkan terkait retribusi terus berlanjut. Bukan hanya tentang retribusi kepelabuhan (jasa tambat) di Dinas Perhubungan, tetapi juga retribusi wisatawan, hingga pajak hotel dan restauran (PHR).
Bupati Klungkung I Made Satria, mempercepat realisasi pengelolaan retribusi pariwisata dengan konsep one gate one destination (OGOD). Apabila konsep ini sudah diterapkan, pemungutan retribusi khususnya di Nusa Penida diharapkan bisa lebih valid dan tertib. Sehingga tak ada lagi wisatawan yang merasa dipalak.
Rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mewujudkan pariwisata digital dan berkelanjutan di Nusa Penida berlahan terwujud. Ditandai dengan peyampaian draft kesepakatan bersama/memorandum Of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan PT CTRIP International Indonesia, Rabu (5/3/2025)
Diakui Wayan Suamba, target atau realisasi tidak tercapai karena adanya kebijakan pembebasan pembayaran denda bagi penunggak retribusi KIR. “Target yang dipasang termasuk pembayaran denda, namun ada kebijakan pembebasan pembayaran denda, sehingga realisasi tidak tercapai,” ujar Suamba.
