“Salah satu faktor yang bisa menjadi pemicu adalah legalitas usaha UMKM. Dengan memiliki legalitas serta diikuti dengan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar maka niscaya UMKM akan berkembang dan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”
Melalui kerjasama yang komprehensif, kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan strategi dalam peningkatan pengguna sistem SP4N-LAPOR! dan juga menjadi wadah gagasan-gagasan yang akan dituangkan pada sesi FGD.
Kompetisi ini diikuti 300 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia selama lima hari di Discovery Ancol Hotel Jakarta.
“Kita berharap di Kabupaten Badung yang kita cintai ini, tepat pada waktunya nanti akan memenuhi keterwakilan tersebut. Maka Pemkab Badung melalui DP2KBP3A mengajak para perempuan untuk percaya diri dalam memasuki ranah politik dan sekaligus memberikan motivasi dan penyadaran tentang potensi diri yang dimiliki oleh para perempuan,” ujarnya.
Sosialisasi ini digelar, dalam rangka penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Penghargaan ini diraih setelah UKPBJ Pemkab Badung mencapai tingkat kematangan Poraktif tahun 2022, keterisian SDM Jabatan Fungsional PPBJ minimal 60 persen, skor atau nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) melebihi 70, dan Kepala Daerah tidak sedang tersangkut masalah hukum.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan terhadap pentingnya literasi keuangan.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri diantaranya Jonggi Tambunan, Garsy M.M. Simorangkir dan Wellem Bemdektus Abarua.
Mengulang kesuksesan BEF tahun 2022 lalu, dengan menggandeng komunitas Guru Penggerak, BEF 2023 ini, diharapkan bisa diikuti lebih banyak lagi satuan pendidikan di Badung, sebagai bentuk wadah untuk saling bertukar pengalaman dan menunjukkan proses dan hasil yang telah dilakukan di masing-masing sekolah.
