Dalam hal ini, pihaknya menganggap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali terkesan tidak transparan dan diam-diam dalam hal pegawai kontrak. Kresna Budi mengaku, sejak dulu Komisi I selalu menekankan kepada BKD untuk terbuka berapa kebutuhan pegawai kontrak yang sebenarnya. Dalam pembahasan anggaran juga, selama ini tidak ada penjelasan. “Terkesan tidak transparan. Dari dulu kita mengeluh. Tidak pernah dijelaskan,” tegasnya.

Sejatinya, Komisi I tak ingin menghalangi ataupun membatasi kebutuhan pegawai kontrak saja. Hanya saja, perlu ada komunikasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga tidakingin berburuk sangka terhadap banyak jumlah pegawai. Yang jelas, kalau memang untuk meningkatkan kinerja, baginya tak masalah ada penambahan tenaga kontrak. “Kita pingin tahu kebuthannya berapa, kinerjanya seperti apa, kalau memang dibutuhkan untuk kinerja, kan juga untuk Pak Gubernur supaya kinerjanya lebih bagus,” tandas dia. Disisi lain, Pemprov juga melakukan mutasi pegawai antar OPD.

Terakhir, saat ditanya apa langkah yang akan diambil oleh Komisi I, politisi asal Buleleng ini mengatakan ingin ada penjelasan dari BKD. Komisi I berharap, kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bisa semakin meningkatkan kinerja dari seluruh para pegawai. “Ya kita pingin (mengundang BKD) mengusulkan ke Ketua dulu, supaya ada koordinasi,” pungkasnya. (her/Fajar Bali)