Selain itu, BPK Wilayah XV juga akan memfokuskan program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Salah satunya dengan mengajak mahasiswa untuk magang di BPK, sehingga diharapkan dapat menguatkan kesadaran mahasiswa dalam pelestarian budaya dan menularkan kepada masyarakat luas nantinya. "Jadi mahasiswa bisa terlibat dalam frame MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) ataupun magang," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Yudi Wahyudin
mengingatkan, agar BPK Wilayah XV fokus dengan tugas utama dalam penyusunan program. BPK, ujar Yudi, bertugas mengawal warisan budaya dunia, warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, dan cagar budaya peringkat nasional. "Selebihnya, apapun yang dirumuskan harus dikomunikasikan ke komunitas untuk melihat sisi lain atau angle lain dari mereka terkait usulan-usulan yang dirumuskan oleh tim (BPK Wilayah XV)," terangnya.
Ia menegaskan, persoalan kebudayaan sejatinya terkait dengan semua kementerian/lembaga, OPD Pemerintah Daerah, dan komunitas. Persoalan kebudayaan, kata Yudi, terkait dengan kerjasama mulai dari hulu hingga hilir, sehingga keterbatasan SDM dan anggaran dapat diminimalisir. "Tari misalnya tidak lepas dari pakaian, alat musik, tidak lepas dari guru, sanggar," ucap Yudi.
Sekretaris Dirjen Kebudayaan Fitra Arda saat membuka rapat menegaskan, bahwa kebudayaan mendapat tempat yang penting dalam pembangunan. Kebudayaan, dikatakannya, menjadi haluan dalam pembangunan bangsa. "Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 disebutkan betapa pentingnya kebudayaan itu. Kekayaan budaya digunakan untuk mendukung pembangunan bangsa ini," jelasnya.
