DENPASAR-fajarbali.com | Ketika bencana melanda, ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari kokohnya infrastruktur fisik, tetapi juga dari solidnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Bali kini tampil menjadi contoh nyata bagaimana investasi jangka panjang dalam pengurangan risiko bencana dapat berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA yang berlangsung pada 15–17 September 2026, kemitraan enam tahun antara Pemerintah Indonesia dan Australia ditinjau secara langsung guna memperkuat ketangguhan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
Bagi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire dan terus dibayang-bayangi ancaman gempa bumi, tsunami, hingga tanah longsor, pendekatan lintas sektor menjadi sebuah keharusan. Penanganan bencana tidak lagi bisa mengandalkan satu instansi saja, melainkan butuh pendekatan kolaboratif berbasis pentaheliks. Program SIAP SIAGA memperlihatkan bagaimana penguatan regulasi, sistem peringatan dini, ketangguhan tingkat desa, hingga aksi nyata di lapangan dapat berjalan selaras dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kolaborasi ini tidak bisa ditinggalkan, bagaimana pembagian peran yang diupayakan dalam Program SIAP SIAGA, dari level pusat, daerah, hingga pada masyarakat. Program ini telah mengupayakan berbagai hal, dari regulasi yang diperkuat, peringatan dini, ketangguhan desa, hingga sampai ke aksi,” ujar Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh.
Salah satu fokus utama dalam penguatan tata kelola kebencanaan di Bali adalah pelibatan aktif kelompok rentan melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Penyandang disabilitas kini tidak lagi sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi dilibatkan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Langkah strategis ini dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan pembentukan ULD-PB dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“ULD-PB adalah wadah, tempat teman-teman untuk berperan aktif dan berkontribusi yang bermakna,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. Teja Busana.
Komitmen inklusivitas ini mendulang apresiasi tinggi dari mitra internasional. Pemerintah Australia menilai bahwa penanggulangan bencana yang tangguh hanya dapat terwujud jika mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pengalaman Bali membuktikan bahwa sistem peringatan dan tanggap darurat akan jauh lebih efektif ketika dirancang bersama kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.
“Kami sangat menghargai bahwa program ini menempatkan inklusi sebagai bagian inti dari pengelolaan bencana. Keterlibatan ULD-PB Bali mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan akan menjadi lebih kuat ketika penyandang disabilitas dan kelompok lain yang menghadapi hambatan ikut terlibat dalam pembentukan sistem yang memang ditujukan untuk melayani mereka,” terang First Secretary of Humanitarian Pemerintah Australia, Catherine Meehan.
Selain aspek sosial, Bali juga memamerkan beragam inovasi teknis yang memperkuat kesiapsiagaan wilayah. Mulai dari Sistem Peringatan Dini Tsunami, Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana untuk sektor pariwisata, Kampus Siaga Bencana, hingga pemetaan digital partisipatif. Kunjungan delegasi ke Pusdalops BPBD Provinsi Bali memperlihatkan peran vital integrasi data real-time sebagai fondasi utama dalam koordinasi tanggap darurat dan pengambilan keputusan secara cepat dan presisi.
Rangkaian misi ini diakhiri dengan peninjauan di Desa Adat Temukus, Karangasem, yang berhasil memadukan kearifan lokal dan teknologi modern. Para pemuda adat di lereng Gunung Agung ini dilatih mengoperasikan pemetaan drone untuk mengidentifikasi wilayah rawan bencana secara mandiri. Model pemberdayaan berbasis komunitas adat ini dinilai sangat potensial untuk direplikasi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.
“Menurut saya, desa adat yang telah tangguh bencana dengan menggabungkan teknologi dan pengetahuan lokal, memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan di wilayah lain,” ungkap Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo.
Melalui Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia dan Indonesia berhasil membuktikan bahwa ketangguhan bencana bukanlah sekadar konsep di atas kertas. Ketika data yang akurat, sistem yang terintegrasi, kearifan lokal, dan partisipasi publik saling terhubung, risiko bencana dapat dikelola sebelum berubah menjadi krisis. Pengalaman dari Bali mengajarkan bahwa perlindungan keselamatan masyarakat tidak dimulai saat darurat terjadi, melainkan melalui investasi kesiapsiagaan yang dibangun secara konsisten. (M-001)
