“Karena itulah, Pak Gubernur Bali bersama kami mengajukan RUU tentang Provinsi Bali untuk melakukan penyesuaian dengan undang-undang yang lama,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, seandainya RUU sudah disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Provinsi Bali, bukan berarti Bali menjadi daerah istimewa. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali dengan satu payung hukum yang mandiri.
Selain menyampaikan aspirasi tentang RUU Provinsi Bali, AA Gde Agung juga melaporkan hasil resesnya selama di Bali. Misalnya menyangkut perhatian pemerintah terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang masih minim.
Ia mengusulkan di setiap daerah, khususnya Bali dibentuk panti laras untuk eks ODGJ. Karena kenyataan di lapangan, ODGJ yang telah keluar dari rumah sakit jiwa tidak serta-merta bisa diterima oleh masyarakat.
Mereka dikhawatirkan kambuh kemudian mengganggu kenyamanan masyarakat. "Nah ini lah pentingnya panti laras. Jadi mereka tinggal di sana setelah keluar (RSJ)," sarannya.
Seiring situasi Pandemi Covid-19, kata AA Gde Agung, angka gangguan jiwa penduduk Indonesia melonjak. Di Bali sendiri, meskipun gemerlap dengan hingar bingar pariwisata, namun sering ditemukan orang asing menderita ODGJ.
"Jadi jangan salah, di Bali itu banyak juga bule ODGJ. Ada yang beneran, mungkin karena sudah stres dari negaranya, atau kehabisan bekal di Bali lalu pura-pura gila. Entahlah," katanya disambut tawa peserta sidang. (Gde)
