Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA Gde Agung berbicara di atas podium Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Merdeka, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).
JAKARTA – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA Gde Agung berbicara di atas podium Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Merdeka, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).
Senator asal Bali tersebut kembali meminta dukungan pimpinan DPD RI agar membantu percepatan pengesahan Rancangan Undangan-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali menjadi undang-undang.
Sebab, hingga saat ini, posisi pemerintah Provinsi Bali masih diatur bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
"Saya mengapresiasi dukungan pimpinan (DPD RI) terhadap RUU Provinsi Bali yang kami lakukan bersama Gubernur Bali. Tapi mohon atensi kembali agar proses pengesahannya lebih cepat," harapnya.
Mantan Bupati Badung dua periode itu menilai, bahwa pembentukan UU Provinsi Bali sangatlah penting.
"Mengingat bahwa UU tentang provinsi tersebut yakni UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, NTB, dan NTT yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dinilai sudah kurang relevan dengan kondisi yang ada saat ini," tegas Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini.
Sehingga perlu diperbaharui landasan hukumnya dengan harapan ke depan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip kedaulatan NKRI dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
